Salah satu dampak positif dari penggunaan IPTEK adalah cepat tersebarnya kebijakan pemerintah yang disosialisasikan lewat internet dan media sosial. Hal ini dapat terjadi karena lewat internet dan teknologi, semua informasi dapat diakses secara cepat. Masyarakat dapat mencari tahu apapun dan akan disediakan dengan cepat. Selain itu, masyarakat yang aktif dan juga responsif dapat langsung menerima informasi karena mereka secara aktif mencari informasi dan aktif membaca berita. Dengan canggihnya teknologi, pemerintah dapat dengan cepat menyiarkan kebijakan dan peraturan.
Reaksi dan tanggapan masyarakat yang mengetahui kebijakan pemerintah lebih awal akan berbeda dengan reaksi orang yang belum mengetahuinya. Orang-orang yang mendapatkan informasinya akan secara langsung maupun tidak langsung memberikan opini mereka, berupa saran ataupun kritik. Hal ini menjadi bukti bahwa informasi yang ingin disampaikan berhasil sampai. Masyarakat yang lebih “up-to-date” dan lebih lihai dalam memanfaatkan teknologi dan internet tentunya menjadi lebih tanggap dengan cara mempersiapkan diri terhadap perubahan yang akan terjadi atau bersikap waspada terhadap peraturan-peraturan yang disampaikan. Suatu kebijakan atau informasi yang disampaikan akan berhasil menyebar lewat berita-berita di internet, sosial media, radio karena semakin banyak orang akan mendengar, membaca berita tersebut, apalagi yang sedang viral di sosial media. Selain itu, masyarakat akan bereaksi tidak hanya pada platform media sosial tetapi lewat demo, unjuk rasa, petisi, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa bahkan sebelum suatu kebijakan dilaksanakan, sudah ada yang langsung menanggapinya. Tetapi, hal ini tidak harus menjadi sesuatu yang negatif, karena penting sekali bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi dengan cepat.
Salah satu contoh kasus yang terjadi pada bulan September 2024 kemarin adalah saat Prabowo, presiden RI sekarang, membacakan peraturan atau kebijakan mengenai kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2025. Prabowo menyatakan peraturan ini menurut UUD HPP no. 7 tahun 2021 setelah mendiskusikannya. Belum ada 1 minggu setelah Prabowo menyatakan hal tersebut, sosial media, internet, radio, TV banjir dengan berita ini. Semuanya berusaha untuk menjelaskan mengenai apa itu PPN, mengapa bisa naik, dan apa dampaknya bagi masyarakat luas. Sembari berita-berita mengenai PPN 12% ini tersebar, banyak sekali tersebar juga aksi penolakan. Contohnya, di Jakarta terjadi demonstrasi yang diikuti mahasiswa, pecinta Kpop, pecinta gaming, dan masih komunitas lain. Mereka bersama-sama menyuarakan pendapat mereka lewat poster yang bertuliskan mengenai jika PPN naik, maka hidup akan menjadi lebih sulit. Selain itu, ada komunitas atau organisasi bernama “Bareng Warga” yang membuat sebuah petisi online yang menuntut agar dibatalkannya PPN naik 12%. Semua aksi ini membuktikan betapa cepatnya masyarakat menerima informasi yang baru saja dirilis berkat internet dan teknologi yang cepat dan canggih. Selain tanggapan negatif, masyarakat juga memiliki reaksi yang netral, yang hanya bisa waspada dan mempersiapkan diri saja untuk melonjaknya harga barang-barang. Tetapi, pada akhirnya PPN 12% hanya berlaku pada barang tersier dan barang mewah. Tentu saja hal ini langsung didengar oleh masyarakat dan kembali lagi mereka bereaksi. Ada baiknya juga, karena dengan ini masyarakat lebih cepat tanggap.
Dari contoh kasus diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai warga Indonesia, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Pemerintah harus lebih meningkatkan aksesibilitas informasi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan internet agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan aktif dan pemerintah juga dapat memperbaiki kesalahan karena pendapat masyarakat yang disalurkan lewat internet. Masyarakat harus bisa meningkatkan pendidikan dan kemampuan mengenai teknologi agar dapat mengaksesnya dengan bijak. Bayangkan saja tanpa internet dan teknologi bagaimana masyarakat dapat mengetahui informasi, kebijakan yang disampaikan, pemerintah pun juga tidak akan mengetahui reaksi masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi kenyamanan dan kesejahteraan rakyat jika semua orang mempunyai akses dan ada hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar dapat memberi saran dan opini yang membangun dan masyarakatnya sendiri dapat lebih paham dan tidak tutup mata terhadap kebijakan pemerintah. Terlepas dari semua itu, tidak bisa dipungkiri hal ini dapat membawa dampak negatif sehingga masyarakat tidak seharusnya langsung menyimpulkan sesuatu karena bisa jadi informasi tersebut salah, maka perlu edukasi dan pelatihan penggunaan teknologi dengan baik.
0 Comments